LAMONGAN, Bratanews.com – Terhentinya distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, selama dua pekan pada 5–19 Oktober 2026, menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya terjawab. Bukan hanya soal terganggunya operasional dapur, tetapi juga menyangkut kepastian pemenuhan kebutuhan gizi ribuan siswa yang selama ini menjadi penerima manfaat program tersebut.
Empat lembaga pendidikan, yakni SDN Jetis 3, TK Kartika IV-46, SMPN 2, dan SMP Aplikatif Lamongan, terdampak penghentian layanan. Hingga Jumat (6/11/2026), pihak sekolah masih mempertanyakan kapan distribusi makanan bergizi dapat kembali berjalan secara normal.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program MBG tidak cukup hanya ditopang oleh kesiapan dapur dan ketersediaan bahan pangan. Ketepatan administrasi, kelancaran pencairan anggaran, serta koordinasi antara pengelola daerah dan pemerintah pusat juga menjadi faktor penentu.
Dari keterangan Kepala SPPG Sidokumpul, Agustina, persoalan bermula dari kendala administrasi rekening Virtual Account (VA) BRI. Ketidaksesuaian data nomor telepon, NIK, dan alamat email disebut menyebabkan proses verifikasi kode OTP tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Akibat persoalan tersebut, pencairan dana operasional mengalami hambatan selama kurang lebih tujuh minggu, sejak awal September hingga minggu kedua Oktober 2026.
Agustina menyebut kendala tersebut berasal dari proses penginputan data oleh sysadmin BGN pusat. Ia juga membantah informasi yang menyebut SPPG Sidokumpul diberhentikan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, tidak pernah ada surat pemberhentian dari BGN. Penghentian operasional, kata dia, merupakan keputusan yang diajukan sendiri karena persoalan administrasi dan belum adanya kepastian pencairan dana.
“Tolong tunjukkan surat mana yang menyatakan pemberhentian SPPG Sidokumpul. Tidak ada surat pemberhentian. Yang ada, saya mengajukan berhenti karena kendala data,” ujarnya.
Namun, persoalan administratif tersebut tidak berhenti pada urusan pengelola. Dampaknya justru dirasakan langsung oleh sekolah dan para siswa yang kehilangan akses terhadap layanan makanan bergizi.
PIC MBG SDN Jetis 3, Laura Patresia, mengungkapkan bahwa penghentian distribusi memunculkan banyak pertanyaan dari wali murid. Mereka membutuhkan kepastian karena selama program berlangsung, makanan yang disediakan telah menjadi bagian dari kebutuhan harian anak-anak di sekolah.
Laura menjelaskan, sebelumnya program MBG mendapat respons positif karena membantu menyediakan makanan dengan menu bervariasi dan dilengkapi sayuran segar.
Kini, ketika distribusi terhenti, orang tua kembali harus menyiapkan kebutuhan makan anak secara mandiri. Kondisi tersebut dinilai cukup menyulitkan, terutama bagi wali murid yang memiliki kesibukan bekerja.
“Dampaknya sangat luas dan besar. Wali murid mengeluhkan karena anak-anak tidak lagi mendapatkan makanan. Banyak yang bertanya, kapan program ini kembali berjalan,” ungkap Laura saat ditemui di ruang guru bersama Risdianti dan Nurul Ita Wulansari, tim PIC MBG SDN Jetis 3.
Pihak sekolah juga mempertanyakan adanya perbedaan keberlangsungan distribusi MBG dengan sekolah lain yang disebut masih menerima layanan. Mereka berharap persoalan internal pengelola tidak berujung pada terputusnya hak siswa sebagai penerima manfaat.
Di luar persoalan pencairan dana, pengelolaan keuangan SPPG Sidokumpul turut menjadi perhatian. Munculnya dugaan penggunaan dana untuk menutup kewajiban periode sebelumnya dibantah oleh Agustina.
Ia menegaskan bahwa dana yang digunakan merupakan pencairan untuk periode bersangkutan, bukan dana periode baru yang dialihkan untuk membayar utang operasional sebelumnya.
Agustina menjelaskan, setelah proses perbaikan akun berlangsung selama tujuh minggu, dana yang sempat tertahan kemudian dibayarkan sesuai peruntukan periodenya. Sementara itu, untuk periode berikutnya, ia mengaku belum berani menjalankan operasional karena pencairan dana belum tersedia.
Ia juga menerangkan bahwa proses pembayaran tidak dapat dilakukan secara sepihak. Nota belanja koperasi, menurut penjelasannya, harus melalui proses maker oleh Yayasan Miftahul Jinan (MJ) dan mitra sebelum mendapatkan persetujuan atau approval dari pihak SPPG.
Terkait administrasi, Agustina mengklaim dokumen LPDH dan PKO telah disusun secara tertib serta siap diperiksa apabila dilakukan audit.
Ia bahkan mengaku menggunakan dana pribadi dan meminjam uang untuk memenuhi pembayaran insentif PIC sekolah serta gaji relawan agar tidak mengalami keterlambatan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diuji melalui pemeriksaan administrasi dan pencocokan dokumen keuangan oleh pihak berwenang. Sebab, persoalan pengelolaan anggaran program publik membutuhkan keterbukaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sampai berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN mengenai status operasional SPPG Sidokumpul maupun tindak lanjut atas persoalan pencairan anggaran tersebut.
Keterangan dari Yayasan Miftahul Jinan dan pihak mitra terkait mekanisme persetujuan pembayaran serta pengelolaan dana juga masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Dalam konteks ini, persoalan MBG Sidokumpul semestinya tidak hanya dilihat sebagai perselisihan administratif antara pengelola dan sistem pusat. Ada kepentingan penerima manfaat yang harus menjadi prioritas penyelesaian.
BGN perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab terhambatnya pencairan, status kelembagaan SPPG, serta langkah konkret untuk memastikan distribusi makanan kembali berjalan.
Sebab, keberhasilan program MBG bukan semata diukur dari jumlah dapur yang dibentuk atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Ukuran utamanya adalah apakah makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak-anak yang menjadi sasaran program.
Jangan sampai persoalan administrasi dan tata kelola di tingkat penyelenggara justru membuat siswa harus menanggung akibat dari persoalan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.
(Red)
MBG Sidokumpul Terhenti, Sekolah Pertanyakan Kepastian Layanan Gizi Siswa
