OlehNoviyanto Aji
Lamongan, Bratanews.com -OPINI- ADA yang menarik sekaligus ironis dari perjalanan Raffi Ahmad. Dulu, ia dikenal sebagai artis yang merangkak dari bawah. Popularitas, kekayaan, dan bisnisnya dibangun melalui perjalanan panjang di dunia hiburan. Namun, kini namanya bukan hanya dikenal sebagai selebritas papan atas, melainkan juga sebagai figur yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Raffi bahkan dipercaya menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sebuah jabatan yang semestinya membuatnya semakin dekat dengan persoalan masyarakat, terutama generasi muda.
Namun, belakangan justru muncul pertanyaan tentang keberpihakannya. Polemik deklarasi mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 29 Oktober 2026 menjadi salah satu pemicunya.
Sehari sebelumnya, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa menggelar demonstrasi membawa berbagai tuntutan rakyat. Mereka menyuarakan persoalan yang selama ini membebani masyarakat. Ironisnya, aksi tersebut mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian.
Sementara itu, sehari kemudian muncul kegiatan deklarasi mahasiswa yang menghadirkan Raffi Ahmad dan sejumlah figur publik. Kegiatan yang juga mendapat pengamanan aparat itu kemudian menuai kontroversi.
Sejumlah orang yang mengenakan almamater kampus bahkan muncul dalam video klarifikasi dan mengaku bukan mahasiswa sebagaimana identitas yang mereka kenakan. Mereka mengaku diminta mengenakan almamater untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Di sinilah publik melihat sebuah ironi. Mahasiswa yang sungguh-sungguh menyampaikan aspirasi rakyat berhadapan dengan pengamanan ketat. Sementara sebuah deklarasi yang mengatasnamakan mahasiswa justru berlangsung dengan pendampingan aparat.
Apa-apaan ini?
Raffi mungkin berdalih hanya memenuhi undangan dan tidak terlibat dalam penyelenggaraan acara. Namun, sebagai pejabat publik, semestinya ia mampu membaca situasi. Apalagi jabatan yang disandangnya berkaitan langsung dengan generasi muda.
Jangan sampai generasi muda hanya dijadikan pelengkap panggung seremonial, sementara suara kritis mereka justru tidak mendapat ruang.
Ada yang membela Raffi dengan mengatakan bahwa ia artis yang sukses dari bawah. Ia bekerja keras, membangun bisnis, dan berhak menikmati kekayaannya. Tentu saja itu benar. Tidak ada yang salah dengan kekayaan Raffi. Rakyat juga tidak iri dengan rumah mewah, mobil mahal, atau bisnis yang dimilikinya.
Jangan menganggap rakyat bodoh. Jangan pula menganggap kritik terhadap Raffi sebagai kecemburuan sosial.
Persoalannya bukan kekayaan, melainkan keberpihakan. Rakyat mempertanyakan mengapa seorang figur yang dahulu besar karena dukungan masyarakat justru terkesan lebih dekat dengan kekuasaan daripada suara rakyat.
Saat ini masyarakat menghadapi begitu banyak persoalan. Harga kebutuhan hidup menekan daya beli, lapangan pekerjaan sulit, biaya pendidikan menjadi beban keluarga, sementara persoalan karhutla dan kerusakan lingkungan terus berulang. Belum lagi berbagai kontroversi tata kelola negara, termasuk polemik ijazah Jokowi dan anaknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bikin rakyat terbelah.
Dalam situasi seperti ini, rakyat membutuhkan pejabat yang mau mendengar dan berani menyampaikan kegelisahan masyarakat kepada pemerintah. Bukan sekadar figur populer yang hadir untuk mempercantik panggung kekuasaan.
Bahkan, dalam rekaman video yang beredar, seorang emak-emak menyampaikan kritik keras kepada Raffi. Intinya, ia mempertanyakan sikap Raffi yang dinilai lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keadaan rakyat. Kritik itu mungkin terdengar emosional, tetapi justru memperlihatkan bahwa kekecewaan masyarakat tidak mengenal status sosial ataupun tingkat pendidikan.
Dampak polemik ini kemudian merembet ke RANS Carnival di Yogyakarta. Sejumlah artis, termasuk Tipe-X, Guyon Waton, OM Wawes, dan Masdddho, dikabarkan mundur. Sejumlah tenant UMKM juga menarik diri. Acara yang diharapkan menjadi hiburan sekaligus ruang ekonomi bagi pelaku usaha itu akhirnya menghadapi persoalan sepinya pengunjung.
Di sini kita juga perlu memahami bahwa kekuatan modal memang memiliki daya pengaruh yang luar biasa. Dengan uang, seseorang bisa membangun jaringan, menguasai panggung, membeli perhatian, membentuk opini, bahkan mendekat ke pusat-pusat kekuasaan.
Dalam politik dan kehidupan sosial, modal sering kali menjadi instrumen untuk mengatur arah permainan. Mereka yang memiliki uang besar biasanya punya akses lebih luas untuk menentukan siapa yang tampil, siapa yang mendapat ruang, dan narasi apa yang ingin dibangun.
Tetapi, tidak selamanya kekuatan modal bisa mengendalikan manusia. Uang mungkin bisa membeli fasilitas, popularitas, bahkan akses kekuasaan, tetapi tidak otomatis bisa membeli harga diri, keberanian, dan prinsip seseorang. Setiap orang tetap memiliki pilihan untuk tunduk atau berdiri tegak, untuk menjadi bagian dari kepentingan pemodal atau tetap berpihak pada nuraninya. Sebab, manusia yang memiliki harga diri tidak semestinya menjadikan uang sebagai ukuran untuk menentukan sikap. Di situlah yang dilakukan masyarakat Jogja dengan memboikot RANS Carnival.
Ya, Raffi tentu berhak memilih jalan politiknya. Dan, ia juga tidak harus menjadi oposisi pemerintah. Namun, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan membuatnya kehilangan daya kritis. Jangan sampai ia justru dipersepsikan menjadi bumper pemerintah ketika negara sedang menghadapi berbagai persoalan.
Jabatan adalah amanah, bukan panggung untuk memperluas popularitas. Apalagi jabatan yang membawa nama generasi muda. Seharusnya Raffi menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, bukan justru ikut memperlebar jarak keduanya.
Raffi perlu mengingat bahwa popularitas yang dimilikinya dahulu tumbuh karena masyarakat. Rakyat yang dahulu menonton, mengagumi, dan membesarkan namanya kini juga memiliki hak untuk mengkritiknya.
Rakyat tidak meminta kekayaan Raffi dibagikan. Rakyat hanya ingin ketika seseorang sudah berada di lingkaran kekuasaan, ia tidak melupakan kepentingan orang banyak.
Dalam Nahj al-Balaghah, Surat Ali bin Abi Thalib kepada Malik al-Asytar, terdapat nasihat agar seorang pemimpin tidak merasa bahwa kekuasaan membuatnya berhak memerintah dan selalu ditaati. Kesombongan semacam itu, menurut nasihat tersebut, akan merusak hati dan mendekatkan seseorang pada kehancuran.
Barangkali nasihat itu layak direnungkan siapa pun yang sedang berada di dekat kekuasaan.
Sebab, kekuasaan bukan tempat untuk mencari tepuk tangan. Ia adalah amanah untuk melayani.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pejabat yang pandai mencari tepuk tangan penguasa. Rakyat membutuhkan orang-orang yang berani mendengar jeritan mereka, bahkan ketika suara itu tidak menyenangkan telinga kekuasaan.
*Wartawan RMOLJatim
Noviyanto Aji
